ellnews.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif secara terpisah menuai penolakan keras dari berbagai elemen politik. Salah satunya datang dari Partai NasDem Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), yang secara tegas menolak keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi.
Sikap Tegas NasDem Bolsel: Menolak Pemilu Terpisah
Ketua DPD Partai NasDem Bolsel, Jelfi Jauhari, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bolsel, menyatakan bahwa pihaknya menolak keras putusan MK mengenai pemilu yang dilakukan secara terpisah antara legislatif dan eksekutif.
Menurut Jelfi, keputusan tersebut tidak hanya bertentangan dengan prinsip konstitusi, tetapi juga mencederai kedaulatan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Keputusan MK tentang pemisahan pemilu adalah bentuk nyata pencurian kedaulatan rakyat. Maka dari itu, kami di NasDem Bolsel mengambil sikap tegas: menolak pemilu terpisah dalam bentuk apa pun,” tegas Jelfi dalam pernyataannya.
Dukungan Penuh untuk DPP NasDem Pusat
Penolakan ini bukan hanya sikap lokal. DPD NasDem Bolsel menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari dukungan penuh terhadap garis kebijakan DPP NasDem pusat, yang sebelumnya juga menolak keras keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
“Ini adalah bagian dari konsolidasi sikap. DPP NasDem telah lebih dulu menyampaikan penolakannya secara nasional. Kami di daerah, khususnya di Bolsel, berdiri sejalan dengan keputusan itu,” tambah Jelfi.
Pemilu Terpisah Dinilai Tidak Efisien dan Rawan Konflik
Salah satu alasan utama penolakan terhadap pemilu terpisah adalah aspek efisiensi dan stabilitas politik. Pelaksanaan pemilu secara serentak sebagaimana yang telah diterapkan di Indonesia sejak 2019 dinilai jauh lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat.
Menurut berbagai pengamat politik, pemilu serentak meminimalkan biaya politik, mengurangi potensi konflik, dan memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, pemilu terpisah membuka ruang ketidakpastian, memperbesar beban logistik, serta menambah tekanan politik yang bisa memecah belah bangsa.
Nasdem: Rakyat Harus Jadi Fokus Utama dalam Demokrasi
NasDem sebagai partai yang sejak awal mengusung semangat restorasi Indonesia, kembali menegaskan bahwa fokus utama demokrasi adalah kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan elit atau kekuasaan.
Dalam konteks ini, pemisahan pemilu dianggap sebagai langkah mundur yang tidak berpihak pada rakyat. Jelfi menilai, keputusan MK terkesan mengakomodasi kepentingan tertentu yang justru bisa melemahkan legitimasi hasil pemilu.
“Kalau pemilu dipisah-pisah, yang rugi adalah rakyat. Mereka akan kebingungan, kelelahan, dan bahkan mungkin tidak lagi percaya pada sistem pemilu itu sendiri,” ujarnya.
Mendorong MK untuk Evaluasi Keputusan
DPD NasDem Bolsel juga mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali putusan tersebut. Menurut mereka, putusan yang mengancam integritas sistem demokrasi harus ditinjau kembali secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil dan partai politik.
NasDem juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam setiap keputusan besar yang menyangkut masa depan demokrasi bangsa.
Menjaga Demokrasi dengan Menolak Pemilu Terpisah
Sikap NasDem Bolsel dalam menolak putusan MK terkait pemilu terpisah menjadi bukti bahwa masih banyak elemen politik di Indonesia yang memegang teguh prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dengan menyuarakan penolakan ini, NasDem Bolsel berharap agar sistem pemilu Indonesia tetap berada di jalur yang benar—demokratis, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak akan tinggal diam jika kedaulatan rakyat coba-coba diganggu. NasDem Bolsel akan terus berdiri bersama rakyat,” tutup Jelfi.
Terkait Pemilu Terpisah dan Sikap NasDem
Apa yang dimaksud pemilu terpisah?
Pemilu terpisah adalah pemisahan waktu pelaksanaan antara pemilu legislatif (DPR, DPRD, DPD) dan pemilu eksekutif (presiden dan wakil presiden), tidak seperti pemilu serentak yang selama ini dilakukan.
Kenapa NasDem menolak pemilu terpisah?
Karena dianggap inkonstitusional, merugikan rakyat, tidak efisien, dan berpotensi menimbulkan konflik politik.
Apakah ini hanya sikap DPD Bolsel saja?
Tidak. Ini adalah bentuk dukungan terhadap sikap resmi DPP NasDem pusat yang juga menolak putusan MK tersebut. (upik)
Jika Anda menyukai artikel ini, bagikan ke media sosial dan bantu masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas demokrasi Indonesia.
