Ellnews.id – Calon Wali Kota Kotamobagu nomor urut 3, Nayodo Koerniawan (NK), membuat langkah mengejutkan dengan walk out dari Debat Ketiga Pilwako 2024. Keputusan ini diambil setelah Nayodo dan timnya merasa dirugikan oleh perlakuan yang dianggap tidak adil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu.
Masalah utama bermula saat posisi podium pasangan NK-STA ditempatkan di bagian paling belakang. Sebaliknya, lawan politik mereka mendapat posisi strategis di bagian depan. Situasi ini membuat Nayodo merasa diperlakukan tidak setara, padahal debat seharusnya memberikan kesempatan yang adil bagi semua pasangan calon.
“Kami hadir di sini untuk berdiskusi dengan masyarakat, tetapi perlakuan ini seperti ingin membungkam suara kami,” ujar Nayodo dengan nada kecewa.
Kritik atas Penempatan Podium yang Tidak Setara
Dalam debat tersebut, penempatan podium dianggap sebagai masalah krusial yang memengaruhi persepsi publik terhadap calon. Posisi strategis dapat memberikan keuntungan visual dan psikologis bagi pasangan calon, sementara posisi belakang justru seolah merendahkan eksistensi peserta.
Menurut Nayodo, tindakan ini tidak hanya merugikan dirinya dan timnya tetapi juga mencederai nilai-nilai demokrasi. “Kami seharusnya mendapat perlakuan yang sama. Penempatan ini menunjukkan diskriminasi yang tidak bisa kami terima,” tegas Nayodo.
Benny Ramdhani: KPU Tidak Netral
Benny Ramdhani, Sekjen Partai Hanura yang merupakan salah satu partai pengusung pasangan NK-STA, ikut angkat bicara. Ia menyebut bahwa tindakan KPU Kotamobagu selama proses Pilwako 2024 menunjukkan ketidaknetralan yang serius.
“Kami telah mendokumentasikan semua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kotamobagu, baik dalam bentuk laporan resmi maupun temuan di lapangan,” kata Benny.
Ia juga menuding bahwa Ketua KPU memiliki kedekatan khusus dengan salah satu pasangan calon tertentu. Hal ini, menurutnya, melanggar prinsip profesionalisme yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu.
Aksi Walk Out: Akumulasi Ketidakpuasan
Benny menjelaskan bahwa aksi walk out Nayodo dan timnya merupakan puncak dari berbagai ketidakadilan yang mereka alami sejak awal proses pemilu. “Ini bukan hanya soal debat, tetapi akumulasi dari sikap tidak profesional KPU yang terus kami catat,” tambah Benny.
Ia juga memastikan bahwa tim NK-STA akan melayangkan surat pengaduan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Benny menegaskan bahwa setiap bentuk ketidaknetralan harus mendapatkan sanksi yang setimpal.
“Kami yakinkan minggu depan surat protes resmi akan kami kirimkan. Tidak ada ruang bagi penyelenggara yang tidak netral dalam demokrasi,” ujar Benny.
Tuntutan untuk Keadilan dan Transparansi
Langkah Nayodo dan timnya mendapat dukungan publik, mengingat pentingnya keadilan dalam proses pemilu. KPU sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua pasangan calon mendapat perlakuan yang setara.
Insiden ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika semua pihak, termasuk penyelenggara, menjalankan tugasnya dengan adil dan tanpa memihak kepada paslon tertentu. (endar yahya)
